Menu

Dark Mode
Aktifitas PETI Tombi ‘Kebal Hukum’, Polda Sulteng: Kami Sudah Pantau Penambahan Kuota ke TPA Sarimukti Ditolak, Pemkab Bandung Dorong RW Kelola Sampah Mandiri Upah Minimum Masih Jauh dari Kelayakan Hidup, Buruh Banjarmasin Soroti May Day Usai Penertiban dari Bareskrim, PETI Tombi Makin Berani Hajar Hutan Lindung ‎ Giliran Iran Serang Kapal AS Usai Kapalnya Ditembak di Teluk Oman ‎ Wibawa Aparat Dipertanyakan, PETI Tombi Bangkit Lagi ‎

Uncategorized

DPR Sebut Ribuan Motor Listrik BGN Bukan Kebutuhan Mendesak

badge-check

JAKARTA, RAKYATX – Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat, menyuarakan pendapat terkait polemik pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Program yang seharusnya mendukung pelayanan gizi ini malah menimbulkan banyak pertanyaan.

Dilansir dari telusur.co.id – Sebanyak 21.801 unit sepeda motor listrik direncanakan untuk Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Akan tetapi menurut Ru’yat, tindakan tersebut belum dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak—bahkan dinilai tidak berhubungan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini diperkuat pemerintah.

“Menurut saya, ini belum menjadi prioritas,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia menekankan perbedaan antara kebijakan tersebut dan keadaan saat ini, di mana banyak kementerian serta lembaga sedang melaksanakan penghematan anggaran.

Selain itu, perhatian publik juga mengarah pada rencana anggaran lainnya: sekitar Rp6,9 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang kaos kaki, dengan harga sekitar Rp100 ribu per pasang. Angka ini dianggap semakin menguatkan pertanyaan mengenai skala prioritas di dalam BGN.

Visi mengingatkan bahwa pemerintah, termasuk BGN, seharusnya sejalan dengan arahan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan pentingnya perhatian pada program strategis, krusial, dan mendesak.

“Jika kementerian lain mengadakan efisiensi, maka BGN juga harus benar-benar cermat dalam menetapkan prioritas,” ujarnya.

Di tengah banyaknya kritik, Ru’yat menegaskan bahwa pimpinan Komisi IX DPR telah bertindak dengan cepat. Interaksi dengan pihak BGN disebut telah dilakukan untuk menanggapi dinamika publik sebelum pembahasan resmi dilaksanakan dalam pertemuan bersama DPR.

Ia juga menekankan, suara masyarakat tidak boleh diabaikan. Respon yang sesuai dibutuhkan agar perdebatan ini tidak berubah menjadi ketidaknyamanan sosial yang lebih besar

Penulis : Arif Sulaeman

Editor : Amalia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Kerja Sama Menjadi Inti, Infrastruktur dan Program Nasional Mengalir ke Sigi

21 April 2026 - 09:21 WIB

Pekerja Padat Karya di Palu Keluhkan Pemotongan Upah Kerja

17 April 2026 - 20:24 WIB

Polisi Menyelidiki Kecurigaan Penimbunan Bahan Bakar Subsidi di Banggai Laut

17 April 2026 - 09:41 WIB

Polda Sulteng Tangkap Tujuh Alat Berat di Parimo

16 April 2026 - 11:02 WIB

Jelang Ramadhan, DPN Desa Lemo Salurkan Sembako untuk Anggota

15 February 2026 - 19:39 WIB

Trending on Uncategorized